Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan apel gabungan lingkup pemerintah setempat yang rutin dilaksanakan tanggal 17 setiap bulannya.
Pada apel gabungan kali ini pemkab Barut juga melaksanakan halal bihalal di halaman kantor Bupati, Muara Teweh,Rabu (17/4/2024)
Tujuan apel gabungan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan etos kerja dan disiplin sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari hari dan yang terlebih penting adalah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antar PNS/ASN, P3K dan tenaga honorer lingkup pemerintahan.
Penjabat, Drs. Muhlis menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada seluruh perangkat daerah atas kerja kerasnya dalam upaya membangun Barito Utara lebih baik dalam proses pembangunan segala sektor.
Ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu permasalahan inflasi, terutama komoditas pangan khususnya beras, cabe merah dan cabe rawit sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan masyarakat.
Dikatakan,sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dijelaskannya,pemerintah daerah telah melakukan upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah untuk stabilisasi harga pangan. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan tingkat rumah tangga sangat penting dilakukan dengan menggali potensi lingkungan sekitar melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan non produktif sebagai sumber penyediaan pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.
Selanjutnya dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, pemerintah kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan kabupaten memberikan bantuan bibit tanaman sebanyak 3000 bibit terdiri dari cabe rawit, tomat dan terong yang di bagikan untuk seluruh organisasi perangkat daerah, intansi vertikal, sekolah dan masyarakat.
