Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik kunjungan PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Alfin Syahrin, S.Si, MM, AAAI-K., CRMO, Kamis (21/11/2024).
Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Langkah ini diyakini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menjelaskan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Alfim syahrin menekankan bahwa PKB merupakan sumber pendapatan daerah yang vital untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, termasuk pemeliharaan jalan dan peningkatan sarana transportasi.
Selain itu, pembayaran SWDKLLJ memberikan perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas, meliputi biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan biaya penguburan. Dana ini juga digunakan untuk program pencegahan kecelakaan.
Lebih lanjut, Alfin Syahrin memaparkan berbagai inovasi digital jasa raharja seperti JRCare, DASI-JR, IRSMS, V-Claim, dan CMS yang memudahkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.
Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan mempercepat proses pelayanan. Ia berharap, dengan adanya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, merespon positif inisiatif ini, dan menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dengan Jasa Raharja dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya,kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pengguna jalan di Kabupaten Barito Utara. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara akan semakin maju.
“Inisiatif ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Muhlis.
